Kebijakan Setengah Hati

Indonesia..
Beberapa tahun belakangan, produksi pangan Indonesia terus mengalami oenurunan yang signifikan. Selain karena makin berkurangnya areal lahan di indonesia akibat alih fungsi lahan pertanian, ditambah pula kenyataan meningkatnya kebutuhan dunia akan energi. Tak pelak lahan pertanian yang dulunya digunakan untuk menanam komoditas pangan, dialihkan petani atau pemilik tanah untuk menanam komoditas biofuel seperti jagung dan jarak.

Defisit pangan pun tak dapat dihindarkan. Pun, dengan mengasumsikan jumlah penduduk Indonesia tetap (meskipun mustahil pastinya), tetap saja produksi pangan total tak kan cukup memenuhi kebutuhan domestik. Ini yang setidaknya menjadi dasar bagi pemerintah untuk selanjutnya membuka keran impor beras. meskipun toh menurut para pemangku kebijakan --kuota impor ini akan tetap dibatasi jumlahnya demi menjaga fluktuasi harga pangan, dalam kenyataannya semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Tak dapat disalahkan sepenuhnya memang, karena defisit pangan dalam negeri hingga menyebabkan kelaparan dimana-mana berpotensi menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa. Apalagi demokrasi saat ini yang memungkinkan semua kalangan masyarakat, dari pejabat, mahasiswa, rakyat kecil, sampai dengan petani dapat menuntut pemerintahnya-sangat riskan bagi pemerintah untuk bertindak seenak pantatnya.

Fenomena defisit ini berangsur membaik di awal tahun 2008. Pemerintah melaporkan keoptimisannya bahwa tahun 2008 ini Indonesia akan mendapat windfall produksi beras. Produksi beras tahun 2008 diprediksi mencapai lebih dari 5 juta ton. Ini berarti dapat menutup kebutuhan beras domestik yang dianggap aman bila telah mencapai 3 juta ton. Bahkan beberapa minggu sebelum artikel ini saya tulis, pemerintah mempertimbangkan rencana Indonesia untuk melempar excess produksi berasnya ke dunia--artinya tahun ini Indonesia akan mulai menjadi eksportir beras dunia.

Dengan asumsi bahwa pertengahan tahun ini produksi akan makin meningkat, dan akan melebihi jumlah kebutuhan beras domestik yang sebesar 3 juta ton, maka cara ini ingin coba diambil pemerintah. Tindakan yang terlalu optimistis dan terburu2 ini yang dengan mudahnya diambil pemerintah, padahal asumsi yang diambil belum tentu terjadi. Ini disebabkan tidak mudahnya memprediksi stok beras nasional, karena sifat komoditi ini yang semi-durable.

Jika menelusuri kebimbangan pemerintah untuk melakukan ekspor beras mulai tahun ini tampak jelas adanya kebijakan yang setengah hati. di satu sisi pemerintah menilai langkah mengekspor beras disaat terjadi penurunan aggregat produksi beras dunia merupakan langkah 'cerdas'. Cerdas karena dapat menggenjot devisa dalam negeri. Namun di sisi lain pemerintah juga masih mengkhawatirkan asumsi windfall produksi tak tercapai tahun ini.


Terlepas dari kebimbangan pemerintah tersebut, sebagai rakyat yang turut bersedih atas nasib petani negeri ini yang makin termarginalkan, penulis menganggap kebijakan ini sebagai kebijakan pemerintah yang tak berhati nurani. Selain belum tentunya asumsi awal tercapai, impor pangan juga akan makin mendesak posisi petani kita.

Satu step yang dilewati atau bahkan sengaja diacuhkan pemerintah adalah mencapai swasembada pangan. Dari sebelumnya sebagai pengimpor beras, dan sekarang berniat menjadi pengekspor beras. Harusnya pemerintah mengusahakan terpenuhinya kebutuhan domestik terlebih dahulu tanpa membuka keran impor. dengan demikian, rakyat akan terpenuhi, petani tersejahterakan, dan pemerintah juga tidak perlu repot-repot mengurusi impor beras luar negeri. Terlalu pragmatis memang, untuk mencapai swasembada pangan,, tapi inilah yang menurut penulis dapat diusahakan pemerintah dalam jangka pendek.